Saban tahun, 20 persen APBN --hingga sekitar Rp300 triliun-- didedikasikan negara untuk sektor pendidikan di segala lini, sesuai amanat undang-undang. UN juga secara rutin dilaksanakan di berbagai tingkat pendidikan dasar dan menengah, namun UN 2013 kali ini dinilai banyak kalangan yang paling memalukan, 11 provinsi tidak bisa UN 2013 secara serentak karena naskah soal tidak diterima pada waktunya.  

"Peristiwa ini tidak bisa dianggap enteng atau hal yang biasa saja. Secara nasional dampak psikologis dan material sangat besar. Kejadian ini tidak saja tragis dan ironis, melainkan sudah merupakan tragedi yang memalukan bangsa secara nasional," kata Sumrijanto, di Jakarta, Jumat. 

Setelah beberapa hari dan melalui berbagai arena bicara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh, mengaku akan mengambil tanggung jawab terhadap kegagalan UN 2013. 

"Harus diikuti konsekuensi atau tindakan yang bersangkutan sebagai resiko arti bertanggung jawab. Akan lebih terhormat menteri pendidikan dan kebudayaan mengundurkan diri ketimbang dipecat presiden. Ini preseden bahwa ada menteri yang gagal bertugas," katanya. 

Walau Nuh telah meminta maaf, dia tegaskan, masalah belum selesai karena dampak yang ditanggung siswa maupun pemangku kepentingan yang lain menjadi mahal. 

"Biaya membengkak karena melibatkan TNI AU. Belum terhitung kerja lembur yang tidak gratis. Dari mana biaya ini akan diambil? Karena dalam anggaran yang diajukan ke DPR, tidak termasuk biaya kegagalan," kata Sumrijanto. 

Dia katakan, keberadaan UN sudah lama bermasalah. Kritik bahkan penolakan terhadap UN sudah sering disampaikan. Kasus-kasus stress dihadapi siswa bahkan ada yang bunuh diri, kepala sekolah yang dipecat karena tidak bisa memenuhi target, telah mewarnai diselenggarakannya UN. 

 "Namun pemerintah sepertinya sudah kebal kritik, apakah kacamata kuda telah menjadi senjata untuk menepis kritik. Terhadap kritik ini seharusnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah membuat berbagai terobosan yang radikal. Tidak biasa-biasa saja," kata dia. (ant)